//
Interviews

Tetap Rendah Hati Meski Menuai Berbagai Prestasi

UNAIR NEWS – Dr. R. Herlambang Perdana Wiratraman, S.H.,M.A, merupakan salah satu dosen Departemen Hukum Tata Negara Fakultas Hukum, Universitas Airlangga yang memulai karirnya sejak 2003. Sebelumnya, laki-laki berkacamata yang akrab disapa Herlambang ini pernah menjadi asisten dosen di Fakultas Ekonomi dan Bisnis UNAIR pada tahun 2001 hingga 2002. Ia mengajar mata kuliah seperti  Hukum Perdata, Hukum Dagang, dan Hukum Bisnis.

“Sebelum saya mengajar di FH, saya sempat mengajar di FEB UNAIR pada tahun 2001 dan 2002. Waktu itu saya mengajar hukum perdata, hukum dagang, dan hukum bisnis. Namun, sepertinya saya kurang cocok,” ujar Herlambang yang pernah bekerja di Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Surabaya selama sepuluh tahun.

Herlambang menyelesaikan pendidikan sarjananya di FH UNAIR tahun 1998. Pada tahun 2006, Herlambang menuntaskan pendidikan magister Human Rights and Social Development di Universitas Mahidol, Thailand. Sedangkan pendidikan doktor ia tuntaskan di Universitas Leiden, Belanda pada tahun 2014.

herlambang1Ia bercita-cita menjadi dosen sejak ia duduk di bangku sekolah menengah atas. Sang guru dan kakek menjadi inspiratornya pada saat itu. “Dulu ada guru PPKN (Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan) yang sering menceritakan kisah-kisah kemanusiaan, pluralisme, toleransi, dan lainnya. Nah, itu yang menurut saya menarik dan menginspirasi, setidaknya para diri saya untuk menjadi guru atau dosen yang bahkan tidak terpikir saat itu. Kemudian dulu kakek saya juga merelakan rumahnya di Wuluhan, Jember untuk kegiatan pendidikan seperti menjahit, cara bertani yang baik dan sebagainya,” tutur Herlambang.

Berbagai penelitian pernah dilakukan Herlambang. Tercatat, tidak kurang dari 74 penelitian telah dipublikasikan dalam bentuk karya ilmiah, jurnal maupun buku.  Beberapa publikasi terbarunya antara lain “Mempertimbangkan Kembali Orientasi Gerakan Bantuan Hukum di Indonesia” yang diterbitkan dalam jurnal Veritas et Justitia, Vol. 2, No. 2 (2016), milik FH Universitas Parahyangan.

Ada pula tulisannya berjudul “Legal Pluralism in The Context of Social Movement”, edisi terjemahan dari naskah Simarmata tahun 2013 dalam buku berjudul “Pluralisme Hukum: Sebuah Pendekatan Interdisiplin”, tahun 2016.

Di luar profesinya sebagai dosen, Herlambang aktif dalam berbagai asosiasi akademik di antaranya Southeast Asian Human Rights Studies Network (SEAHRN) sebagai anggota sekaligus pendiri. Herlambang juga menjadi ketua pada beberapa asosiasi seperti Serikat Pengajar HAM Indonesia (SEPAHAM), Asosiasi Filsafat Hukum Indonesia (AFHI) tahun 2013-2014, dan Pusat Studi Hak Asasi Manusia (HRLS) FH UNAIR.

Selama karirnya, Herlambang pernah mendapat hibah penelitian dari Australian-Netherlands Research Collaboration, Belanda, pada tahun 2012. Ia juga mendapat hibah penelitian dari SHAPE Research tahun 2015-2017, dan masih banyak lagi prestasi Herlambang.

Herlambang dikenal sebagai pribadi yang sederhana meski telah menorehkan berbagai prestasi. Selain itu, tidak jarang dirinya membela kaum yang tertindas meskipun ia tidak pernah memberi label aktivis untuk dirinya sendiri.

Penulis: Pradita Desyanti
Editor: Defrina Sukma S

Herlambang Tak Kenal Lelah Perjuangkan HAM Kaum Marjinal

Dosen Fakultas Hukum Universitas Airlangga Dr R. Herlambang Perdana Wiratraman SH MA dikenal sebagai salah satu sosok yang sering membela hak asasi kaum marjinal, bahkan ia rela memberikan jasa konsultasi secara cuma-cuma atau gratis kepada warga yang membutuhkan pendampingan hukum.

Publik banyak berharap dengan naiknya Joko Widodo sebagai Presiden RI akan mendorong upaya penyelesaian kasus-kasus pelanggaran hak asasi manusia (HAM) di Indonesia, namun ia menilai harapan itu sepertinya jauh panggang dari api karena impunitas, kekerasan, dan penindasan HAM, masih terus terjadi.

Di era pemerintahan Presiden Jokowi, lanjutnya, HAM terlihat tidak menjadi agenda prioritas, apalagi sungguh-sungguh diupayakan penyelesaiannya. Kekerasan, penyingkiran hak-hak petani, buruh, dan masyarakat miskin, semakin jelas dibiarkan.

Di Jatim, lanjut dia, sejumlah kepala daerah justru membiarkan, dan bahkan menikmati situasi kekerasan dan penyingkiran tersebut. Terang-terangan sikapnya manipulatif, ditunjukkan membela penindasan tersebut, menjadi pelumas bekerjanya kaum pemodal.

“Seperti dalam konflik tanah di Wongsorejo Kabupaten Banyuwangi, perkebunan sengon di Blitar, dan banyak kasus tanah lain yang berhadapan dengan militer, perusahaan perkebunan negara maupun swasta, serta Perhutani, seakan tidak pernah diupayakan penyelesaiannya,” ucap Ketua Pusat Studi Hak Asasi Manusia Fakultas Hukum Unair itu.

Bahkan, seperti kasus warga Rembang yang berhadapan dengan PT Semen Indonesia, sekalipun warga telah menempuh jalur hukum formal, dan menang, realitasnya tetap saja warga yang menolak hadirnya industri semen diintimidasi, difitnah, bahkan dengan rezim hukum administrasi, dipakai alat melegitimasi menyingkirkan keadilan sosial.

“Hukum dan bekerjanya hukum, kian melayani kepentingan penindasan yang disokong oleh gagasan pasar, birokrasi politik yang korup, dan premanisme,” kata Herlambang yang juga anggota majelis etik Aliansi Jurnalis Independen  (AJI) Jember itu.

Sebagai akademisi, menurutnya banyak banyak yang bisa dikerjakan dari kampus untuk menghadapi situasi itu, tentu dengan segala keterbatasannya.  Kampus itu menjalankan mandat tri dharma perguruan tinggi, pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat.

Dalam keseharian, pria yang tinggal di Jember itu senantiasa menyeimbangkan hal ketiganya. Melalui pendidikan hukum, ia juga mengajak mahasiswa untuk terus berpikir kritis, mengajak peka terhadap realitas sosial, dan memiliki nalar hukum yang tajam.

screen-shot-2017-02-20-at-11-00-27-am“Saya tidak akan pernah sekadar mengajarkan masalah kemudian dicari-cari pasalnya, melainkan mahasiswa harus bisa menjelaskan mengapa pasal-pasal tersebut dibentuk, apa tujuannya, dan apakah sesuai dengan tujuannya, sehingga mahasiswa harus paham konteks, baik konteks hukum maupun konteks masalah” ujarnya.

Selain pendidikan, Herlambang juga menyediakan diri untuk membantu memberikan nasihat hukum bagi kaum miskin, terutama mereka yang kehidupannya dihancurkan oleh elit korup dan pemodal.
“Setiap mendapat kesempatan undangan memberi seminar atau memberi kuliah di luar negeri, saya selalu menyisihkan sebagian uang itu untuk bepergian ke kampung, membuat pertemuan dengan komunitas, atau juga melakukan eksaminasi atas kasus-kasus hukum yang punya kepentingan publik besar dan menghancurkan ekologi dan sistem sosial, seperti eksaminasi kasus PTUN yang menghadapkan warga dengan Gubernur Jateng,” katanya.

Koordinator Serikat Pengajar HAM (SEPAHAM) Indonesia itu menilai kasus terbunuhnya aktivis HAM Munir sangatlah penting dikawal hingga para aktor yang membunuh Munir bisa terkuak dan dimintai pertanggungjawaban, sehingga ia pun menyanggupi untuk melakukan eksaminasi putusan hakim yang dinilai merugikan kepentingan pencari informasi tersebut.
Untuk itu, Herlambang berharap pemerintah harus berani memangkas dan memutus mata rantai impunitas. “Jangan mengaku negara hukum demokratis kalau urusan penjahat HAM masih bisa melenggang bebas, dan bahkan ikut membajak politik hukum di republik ini,” katanya menegaskan.

Selain itu, lanjutnya, fungsi-fungsi protektif lembaga negara harus diperkuat dan dijamin kinerjanya sekalipun berhadapan dengan kekuatan mesin birokrasi politik tertentu yakni kelembagaan seperti Komnas HAM, LPSK, KPK, menjadi penting mendapat perlindungan untuk membuka kasus-kasus pelanggaran HAM dan korupsi.
“Independensi kekuasaan kehakiman perlu dijaga marwah dan martabatnya, melalui proses yang meminimalisir kepentingan politisasi. Keterlibatan lembaga peradilan dalam kasus suap dan seterusnya, menjadi pondasi negara hukum Indonesia yang melindungi kesewenang-wenangan penguasa,” tuturnya.

Pemerintah harus menjamin kebebasan warga negaranya untuk berekpresi, berpendapat, dan meneguhkan kebebasan pers sebagai strategi penting masyarakat sipil mengawal proses pertanggungjawaban negara.

“Presiden Jokowi harus memiliki komitmen politik yang besar, utamanya dalam merealisasikan nawa citanya. Ia tidak boleh tunduk dengan kaum pemodal dan birokrat korup karena komitmen itu perlu untuk melawan premanisme, baik itu premanisme massa, premanisme media sosial yang kerjaannya sebar fitnah, mengadu domba, dan ‘hoax’,” ujarnya.
Selain itu, ada juga premanisme intelektual yakni akademisi bersarang di kampus dan mudah dibeli untuk kepentingan pemodal dan perusahaan tambang, yang kemudian pemikirannya keluar sesuai pesanan.

“Saya melihat ini tantangan bagi pemerintah untuk lebih memikirkan keseimbangan antara kebebasan akademik, pengembangkan studi dan keilmuan,” katanya menambahkan. (*)

Editor: Edy M Yakub

COPYRIGHT © ANTARA 2017

http://www.antarajatim.com/lihat/berita/192566/herlambang-tak-kenal-lelah-perjuangkan-ham-kaum-marjinal?utm_source=populer_home&utm_medium=populer&utm_campaign=news

Advertisements

Comments are closed.

%d bloggers like this: