Assalamu’alaikum wr. wb,

Kiranya penting di tengah derasnya arus informasi untuk mentransformasikan gagasan-gagasan dan pemikiran untuk bisa diakses secara lebih mudah bagi siapapun, dimanapun dan kapanpun secara murah. Website ini didisain bagi siapapun peminat studi-studi ketatanegaraan dan hak asasi manusia. Misi dari kreasi ini adalah mendorong pembaruan ketatanegaraan Indonesia yang berbasis pada hak-hak asasi manusia.

Dengan senang hati nan terbuka menerima kritik ataupun saran atas perbaikan proses pengembangan website ini.

Terima kasih, dan salam hormat.

R. Herlambang Perdana Wiratraman

Fakultas Hukum Universitas Airlangga

News Update (Oct 2010)

Fakultas Hukum Universitas Airlangga melalui Center for Human Rights Law Studies (HRLS) akan terlibat dalam penyelenggaraan The First International Conference on Human Rights in Southeast Asia, Bangkok, 14-15 Oktober 2010. Info selengkapnya di website SEAHRN.

Berikut siaran pers terkait konferensi:

PRESS RELEASE

First International Conference on Human Rights in Southeast Asia: Will ASEAN Pass or Fail?

Growing concerns about human rights in South East Asia will be the focus of an international conference in Bangkok in October. Though there has been much praise for establishing the new ASEAN commission on human rights, papers in the conference will address how the ASEAN states still fail to meet people’s human rights. Dr. Sriprapha Petcharamesree, Thailand’s Representative to the ASEAN Inter-governmental Commission on Human Rights (AICHR) comments: “This conference on human rights in Southeast Asia is historic as it challenges the existing norms in Southeast Asia. And it does this by providing a platform to contribute to righting the wrongs.”

The ASEAN’s human rights body has attracted global attention and some early assessments. The conference papers will further develop the debate on ASEAN standards, with the participation of key ASEAN diplomats and commission members including Dr. Surin Pitsuwan, Secretary-General of ASEAN.  Conference activities also cover some of the more controversial issues in human rights now, such as Human Rights and Sexuality, and the Thai government’s recent crackdown on protects in March, 2010.

During the two-day activity, there will be panel discussions on women’s rights, which includes a keynote by Ms. Shanti Diariam, former member of the UN Committee on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women (CEDAW), the rights of marginalized and vulnerable groups including children’s rights and indigenous peoples’ rights, terrorism, peace and security issues, the environment, freedom of media and freedom of religion, and democracy.

The conference is relevant given the recent developments in the SEA region. “Now that ASEAN is increasingly speaking of fostering people’s participation and rights, I think this conference is extremely timely because it creates a venue for human rights activists and academics to learn from each other. It helps deepen a culture of respect and support for human rights in key quarters, among policy-makers and practitioners alike,” said Phil Robertson, Deputy Director of the Asia Division of the New York-based Human Rights Watch.

Although, human rights are ultimately a national issue and a government that respects human rights is but a product of historic national political struggles, it is critical that the discourse be elevated to bring on board SEA countries that are lagging behind in their obligation to realize human rights of their peoples. Says Dr. Azmi Sharom, Associate Professor of Law, Universiti Malaya, “As a collection of individual countries, the human rights experience in ASEAN has been as varied as the nations themselves: from serious breaches such as those in Myanmar, to huge leaps in progressive measures in Thailand and Indonesia, to the tepid neither here nor there indifference of Malaysia and Singapore. The development in human rights in ASEAN is diverse and embryonic. The need for discourse is thus absolutely vital.”

The First International Conference on Human Rights in Southeast Asia will be held on October 14 and 15 at the Royal River Hotel in Bangkok, Thailand. ###

Contact:

Thailand: Varaporn Chamsanit (Mahidol University) – varaporn.chamsanit@gmail.com – 066-2-4414125 ext 400, 401

Philippines: Melizel Asuncion (University of the Philippines) – melizel.asuncion@gmail.com – (+63917)5197159

Malaysia: Azmi Sharom (the University of Malaya) – asharom@um.edu.my – (+6012)2850538

Indonesia: Herlambang Perdana (Airlangga University) - herlambangperdana@yahoo.com – (+62) 81357819129

For information on registration and media participation please contact:

Saksinee Emasiri Thanakulmas (Ying)

Southeast Asian Human Rights Studies Network

Arah Pembaruan Hukum dan Paradigma Neoliberal

Oleh: R. Herlambang Perdana *

The rule of law is a kind of conspiracy, and the rule of law masked the true sources of power in society (Zinn 1971)

Dalam tulisannya yang cukup popular, “The Conspiracy of Law”, Michael Zinn, menegaskan bahwa karakter negara yang menganut “rule of law” tidak lagi sebatas dipertentangkan dengan “rule of man”, atau aturan yang disandarkan pada kepentingan penguasa. Melainkan adanya suatu jenis konspirasi dimana menempatkan rule of law yang telah menutupi sumber kekuasaan yang sesungguhnya di masyarakat.

Seiring dengan perkembangan jaman yang kian modern dan disertai oleh lintas batas berlakunya hukum-hukumnya, posisi dan peran negara menjadi terdegradasi pula. Mau tidak mau, suka tidak suka, alam globalisasi menawarkan tekanan pasar bebas yang kian merangsek ke seluruh dimensi kehidupan manusia, politik, ekonomi, budaya, dan tak terkecuali di dunia hukum kita. Arah perubahan dan kekuatan yang bekerja di balik perubahan tersebut, tidak lagi melulu ditentukan oleh berhasil atau tidaknya representasi politik demokrasi elektoral, atau juga bahkan berkembangnya kemampuan masyarakat sipil melibatkan diri dari proses-proses partisipasi politik dan pemenuhan kebebasan-kebebasan dasar. Di sinilah sesungguhnya bahwa pengambil kebijakan hari ini, termasuk pula mereka yang duduk sebagai hakim, kaum pendidik hukum, dan pemerhati lainnya, haruslah mulai menyadari betapa dunia hukum yang sedang Indonesia hadapi ini memperlihatkan berlapis-lapis kekuatan lain yang menjadi arus dominan bekerjanya pembaruan hukum di dunia, terutama di negara-negara selatan atau dunia ketiga.

Paradigma Hukum Neo-Liberal

Penegakan hukum yang “baik, tegas dan tidak berpihak” adalah keinginan semua pihak, oleh sebabnya hukum diharapkan berjalan untuk menata situasi ketimpangan atau ketidakadilan sosial, termasuk membatasi kesewenang-wenangan kekuasaan. Di Indonesia, terutama sejak tergulingnya rezim otoritarian Soeharto tahun 1998, semangat reformasi (pembaruan) hukum telah menggema menjadi wacana dominan yang penting untuk membongkar tatanan politik yang karut marut, korup, dan diktator.

Yang menarik dari upaya reformasi hukum ini adalah tuntutan masyarakat atau publik secara luas didukung pula oleh kekuatan neo-liberal yang mengusung paradigma hukum yang seiring dengan reformasi. Seolah-olah menampakkan bahwa reformasi hukum yang diucapkan oleh reformis Indonesia sama dengan disain neo-liberal. Tetapi, justru di sinilah awal petaka disain arah pembaruan hukum di Indonesia, dimana paradigma hukum neo-liberal itu lebih dominan dan menghegemoni sebagian besar pemikir dan praktisi hukum reformis Indonesia.

Paradigma hukum neo-liberal diarahkan pada bekerjanya kemampuan pasar bebas dengan melucuti sejumlah kewajiban atau tanggung jawab negara dalam pemenuhan fungsi-fungsi publik. Hukum, pada gilirannya, dikendalikan atas dasar selera atau kepentingan pasar (market friendly legal reform paradigm) dibandingkan dengan keharusan negara melindungi dan memenuhi kebutuhan dasar warga negaranya.

Karena telah menjadi arus dominan, pembangunan sistem hukum modern tidak dapat dilepaskan dari kemunculan industrialisasi kapitalistik yang oleh sebabnya sistem hukum modern memerlukan tatanan normatif yang dapat mendukung kerangka hukum rasional. Inilah yang kemudian menjadi tekanan Bank Dunia dan IMF, termasuk pula desakan sejumlah negara donor, dalam legal framework for development (kerangka hukum untuk pembangunan), yang memperkuat dan mempertegas disain pembaruan hukum Indonesia ke arah paradigma hukum neo-liberal.

Tidak begitu mengherankan, banyak undang-undang yang “dipesan” dalam konteks itu. Bank Dunia (1997) misalnya, sejak awal krisis telah mewajibkan penyelenggara negara untuk mereformasi sejumlah peraturan perundang-undangan yang terkait dengan pelayanan publik, kekuasaan kehakiman, merestrukturisasi kementerian sosial, memodernisasi perundang-undangan, perpajakan, persaingan usaha, privatisasi skala besar, ketenagakerjaan dan restrukturisasi hubungan pemerintahan pusat dan daerah. Kini, semua pesanan Bank Dunia tersebut telah dipenuhi oleh pemerintah dan parlemen dengan legalisasi segala kebutuhan dalam rangka kesetiaan pada pasar bebas.

Persoalan besarnya – yang dipandang sebelah mata oleh kaum liberalis – adalah paradigma neo-liberal yang demikian menelurkan teks-teks opresif dalam pasal-pasalnya, terutama bila dikaitkan dengan pengurangan tanggung jawab negara dan berakibat pada besarnya potensi pelanggaran hak-hak asasi manusia. Contoh kasus Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang melegalkan potensi pelanggaran hak-hak asasi manusia melalui kebijakan outsourcing dan fleksibilitas pasar buruh merupakan indikasi ancaman bagi jutaan buruh di Indonesia. Sementara privatisasi air melalui Undang-Undang No. 7 Tahun 2004 tentang Sumberdaya Air, juga telah melegalkan komersialisasi air untuk kepentingan segelintir orang dan mengancam sistem kearifan dan hak-hak pengelolaan air berbasis komunitas.

Sayangnya, meskipun berbagai upaya judicial review telah diajukan untuk melawan dominasi dan hegemoni paradigma hukum neo-liberal tersebut, putusan-putusan Mahkamah Konstitusi justru memperkuat arah kecenderungan berlakunya paradigma pembaruan hukum neo-liberal tersebut. Mungkin, uji konstitusionalisme hak-hak asasi manusia sebagaimana dimandatkan dalam pasal 28i UUD 1945 pasca amandemen, utamanya ayat (4) dan (5), telah dipatahkan dengan konsistensi kesetiaan negara pada pasar. Sehingga telinga penguasa pun tidak lagi peka soal pelanggaran hak-hak asasi manusia yang dilegalkan dalam arah pembaruan hukum.

Tulisan ini didedikasikan kepada salah satu guru saya Professor Walden Bello, PhD, yang mengajar kuliah dan membimbing thesis selama belajar di Mahidol University 2005-2006. Beliau yang memperkenalkan secara mendalam “the dark side of human rights”, yang lahir dari rahim globalisasi yang berparadigma neo-liberal.  Maraming salamat…!